Integrated Interisland Connections Teknologi Pendistribusian Hasil Panen Untuk Mengatasi Fluktuasi Harga Pangan dan Percepatan Ekonomi dalam Peningkaan Daya Saing

KARYA TULIS ILMIAH

Integrated Interisland Connections Teknologi Pendistribusian Hasil Panen Untuk Mengatasi Fluktuasi Harga Pangan dan Percepatan Ekonomi dalam  Peningkaan Daya Saing 

Disusun Oleh :

Sabilil Hakimi Amizuar (H34100149/2010)

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2013

PENGESAHAN

KARYA TULIS ILMIAH

1. Judul Karya Tulis                                     : Integrated Interisland Connections Teknologi Pendistribusian Hasil Panen Untuk Mengatasi Fluktuasi Harga Pangan dan Percepatan Ekonomi dalam Peningkatan Daya Saing

2. Penulis

a. Nama Lengkap                                    : Sabilil Hakimi Amizuar

b. NIM                                                    : H34100149

c. Jurusan                                                : Agribisnis

d. Universitas/Institut/Politeknik            : IPB

e. Alamat Rumah dan No Tel./HP          : Jl. S. Batanghari No 161, Blok E Rt/Rw 006/019 Harapan Jaya II, Bekasi Utara

                                                                  085718558529

f. Alamat email                                       : sabililhakimi@ymail.com

3. Dosen Pendamping

a. Nama Lengkap dan Gelar                   :

b. NIP                                                     :

c. Alamat Rumah dan No Tel./HP          : 

Bogor, 13 Februari 2013

Menyetujui, Ketua Departemen Agribisnis (Dr. Ir. Nunung Kusnadi, M.Sc.)  NIP.

Penulis (Sabilil Hakimi A) NIM. H34100149

KATA PENGANTAR

            Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahma dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan sebuah karya tulis dalam Seleksi Mahasiswa Berprestasi yang berjudul “Integrated Interisland Connections Teknologi Pendistribusian Hasil Panen yang Cepat Untuk Mengatasi Fluktuasi Harga Pangan dan Meningkatkan Daya Saing”. Judul tersebut merupakan ide dari penulis untuk memberikan solusi dalam permasalahan pertanian di Indonesia dari segi pembangunan infrastruktur.

Semoga karya tulis ini dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan percepatan pembangunan infrasturktur distribusi dengan konsep Integrated Interisland Connections untuk mengatasi ketimpangan komoditi pertanian di daerah lain. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bogor, 13 Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN............................................................................... 2    

KATA PENGANTAR........................................................................................ 4

DAFTAR ISI ..................................................................................................... 5

PENDAHULUAN............................................................................................. 6

1.1 Latar Belakang............................................................................................ 6

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 7

1.3 Tujuan......................................................................................................... 8

1.4 Manfaat ...................................................................................................... 8

TELAAH PUSTAKA ........................................................................................ 9

2.1 Infrastruktur Distribusi…………………………………………………... 9

2.2 Konsep Integrated Interisland Connections.............................................. 11

METODE PENULISAN.................................................................................. 15

ANALISIS dan SINTESIS ............................................................................. 16

4.1 Integrated Interisland Connections Model Ideal Sistem Distribusi Untuk Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia .................................................................................................................. 16

PENUTUP........................................................................................................ 19

5.1 Simpulan................................................................................................... 19

5.2 Rekomendasi ............................................................................................ 19

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 20

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

            Pada sektor pertanian, permasalahan klasik yang selama ini belum bisa diselesaikan adalah masalah fluktuasi harga pada suatu daerah dan ketimpangan harga antardaerah yang berbeda. Hal ini meresahkan petani karena mereka tidak dapat memprediksikan besar pendapatan yang akan didapat untuk merencanakan bisnis mereka selanjutnya.

            Fluktuasi harga secara ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu supplay dan demand. Untuk faktor demand nampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap fluktuasi harga karena jumlah demand terhadap beras relatif tetap karena pangan (beras) menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Faktor pasokan yang lebih berpengaruh tehadap fluktuasi harga. Jumlah pasokan / supplay sering berubah sehingga terkadang harga terjun ketika over supplay dan harga merangkak naik ketika supplay menurun   

            Iklim di Indonesia yang tidak menentu akhir-akhir ini yang mengakibatkan produksi beras tidak merata di setiap daerah. Ada daerah yang kelebihan produksi dikarenakan iklim/cuaca yang mendukung namun disisi lain ada daerah yang mengalami kekurangan supplay. Akibatnya di daerah yang memiliki supplay yang berlebih.

            Sistem pendistribusian hasil panen harus dioptimalkan. Tujuannya adalah agar posokan gabah yang berlebih disuatu daerah dapat dialihkan ke daerah lain yang pasokan gabahnya kurang. Dengan adanya distribusi yang merata ke setiap daerah maka akan terwujudnya kestabilitasan harga antar daerah yang berkeadilan.

            Untuk membuat sistem distribusi yang kuat dan saling terintegrasi harus didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Indonesia terkenal didunia sebagai Negara yang paling besar biaya distribusinya dikarenakan infrastruktur yang kurang baik. Terutama ketika pendistribusian ke antar pulau. Pendistibusian beras ke antar pulau memakan biaya distribusi yang besar karena infrastrukur yang ada selama ini hanya mengandalkan pada kapal penyebrangan. Ironisnya kapal penyebrangan ini mnemiliki kapasitas terbatas untuk mengangkut truk-truk yang berisi muatan beras. Akibatnya truk-truk harus mengantri lama sehingga menambah biaya distribusi. Selain itu potensi akan rusaknya bahan pangan tadi menjadi besar karena belum didukung dengan teknologi penyimpanan yang canggih.  

             

      Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini memiliki 5  Pulau Besar yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya serta 17.503 pulau kecil. Untuk pendistribusian bahan pangan tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur yang ada saat ini. Harus ada suatu inovasi baru dalam revitalisasi infrastruktur yaitu dengan konsep Integrated Interisland Connections.

            Negara kepulauan seperti Indonesia diharuskan lebih banyak membangun infrastruktur maritim. Infrastruktur tersebut meliputi, pembangunan jembatan koneksi antarpulau, pembangunan dermaga-dermaga baru, dan di dukung dengan teknologi dan keahlian yang tinggi.

            Berkaitan dengan dengan ini pemerintah telah memiliki program untuk mempercepat transformasi ekonomi yang juga dipengaruhi oleh pertania. Program tersebut adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Dengan demikian pembangunan Integrated Interisland Connections sebagai infrastruktur distribusi dapat berjalan lurus dengan MP3EI.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah yang menjadi landasan dalam karya tulis ilmiah ini:

1.      Berfluktuasinya supplay hasil petanian disuatu daerah mengakibatkan pula fluktuasi harga di daerah tersebut.

2.      Ketidakadilan harga komoditi pertanian pada suatu daerah dengan daerah lainnya karena pasokan komoditi pertanian ke setiap daerah tidak merata.

3.      Tidak adanya infrastruktur yang memadai untuk pendistribusian hasil pertanian secara cepat mengakibatkan ketimpangan harga komoditi antar daerah di Indonesia.

4.      Infrastruktur jalan dan transportasi di Negara kepulauan menjadi urat nadi perekonomian

1.3 Tujuan

            Tujuan dari karya tulis ilmiah ini diantaranya adalah:

1.   Mengidentifikasi permasalahan fluktuasi harga dan ketimpangan harga serta potensi pembangunan infrastruktur pendistribusian yang memadai untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

2.   Merumuskan konsep infrastruktur pendistribusian hasil pertanian yang cepat sehingga mampu mengatasi fluktuasi harga di suatu daerah dan terwujudnya keadilan harga antar daerah

1.4 Manfaat

Tulisan ini dapat dijadikan masukan kepada pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan percepatan pembangunan infrasturktur distribusi dengan konsep Integrated Interisland Connections untuk mengatasi ketimpangan harga pangan di daerah lain.

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Infrastruktur dan Kondisinya

            Istilah ”infrastruktur” seringkali merupakan istilah yang digunakan dalam konteks isu kebijakan (policy), bukan secara spesifik mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis dan manajemen pada sektor infrastruktur (Grigg 1999). Sebagai fasilitas fisik penunjang pembangunan, perkembangan, dan seluruh aktifitas ekonomi, “infrastruktur” sering kali didefinisikan berbeda-beda. Mengacu pada Grigg (1988), fasilitas fisik infrastruktur dikelompokkan ke dalam enam kategori yaitu: i). roads group (roads, streets, and bridges), ii). transportation services group (transit, rail, ports, and airports), iii). water group (water, waste water, and all water systems including waterways), iv). waste management group (solid waste management systems), v). buildings and outdoor sports group, and vi). energy production and distribution group (electric and gas).

            Pengertian infrastruktur sesuai dengan peraturan Presiden RI No. 7 tahun

2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004 – 2009

dinyatakan bahwa infrastruktur adalah fasilitas yang disediakan pemerintah untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat.

            Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung gerak roda pemerintahan, perekonomian, industri dan berbagai kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal. Demikian luasnya cakupan layanan masyarakat tersebut, maka peran infrastruktur dalam mendukung dinamika suatu negara menjadi sangatlah penting artinya. Adalah suatu hal yang umum bila kita mengkaitkan pertumbuhan eknomi dan pembangunan suatu negara dengan pertumbuhan infrastruktur di negara tersebut. Berbagai laporan badan dunia seperti World Bank, menekankan peran infrastruktur dalam pembangunan negara, dan bagaimana negara-negara di dunia melakukan investasi di sektor tersebut (Fay dan Yeppes 2003). Sejarah juga menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu bangsa tercermin dari ketersediaan dan kualitas aset infrastrukturnya (Hudson et al. 1997).

            Di antara berbagai fasilitas infrastruktur, infrastruktur transportasi adalah yang paling berperan. Namun kondisi infrastruktur jalan di Indonesia masih jauh dari memadai untuk menunjang perkembangan ekonomi nasional, padahal kemajuan dan perkembangan suatu masyarakat sangat tergantung pada fasilitas infrastruktur sebagai sarana untuk distribusiberbagai sumberdaya dan pelayanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kuatnya hubungan antara ketersediaan fasilitas jalan dengan perkembangan ekonomi yang ditunjukkan dengan hubungan antara gross national product (GNP) dengan paved road density (Queiroz dan Gautam 1992). Di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, sarana transportasi ini

lebih signifikan lagi artinya bagi aktivitas ekonomi. Infrastruktur jalan sangat dibutuhkan untuk menghubungkan perekonomian di daerah pedesaan sehingga terjadi distribusi hasilhasil pertanian ke perkotaan serta sebaliknya pula memberikan akses kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnyan bagi masyarakat pedesaan. Sistem infrastruktur jalan yang baik menyediakan system distribusi barang dan jasa yang lebih ekonomis dan efisien, yang pada akhirnya menyumbangkan bagi peningkatan daya saing bangsa.

            Namun kenyataannya di Indonesia, kondisi sistem infrastruktur jalan tidak terlalu menggembirakan. Dengan cakupan wilayah nasional yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, menurut data yang tercatat di Direktorat Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, terdapat sekitar 36.000 km jalan nasional. Panjang jalan yang kurang memadai ini juga kurang didukung pada aspek kondisinya. Status di akhir tahun 2007, 6% dari jalan nasional tersebut dalam keadaan rusak berat. Dengan segala keterbatasan sumberdaya, pemerintahmenyadari peran penting infrastruktur jalan ini. Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum telah mentargetkan upaya perbaikan jalan nasional menjadi tersisa 3% saja yang berada dalam kondisi rusak berat dengan mengalokasikan 9 trilyun rupiah pada tahun 2008.

2.2 Konsep Integrated Interisland Connections

            Ada sebuah rencana besar yang tersirat dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), 2011-2024. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan disatukan secara fisik lewat jembatan yang menghubungkan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, salah satu pulau di Maluku, dan Papua. Yang jelas sudah tersurat dalam MP3EI adalah jembatan Selat Sunda, jembatan yang menghubungkan Jawa- Sumatera. Jembatan sepanjang 45 km ini mulai dibangun 2014 dan ditargetkan beroperasi 2024.
            Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dianggap aneh oleh sebagian masyarakat. Sebagai negara maritim -dengan luas wilayah perairan lebih dari 70%—, yang mesti diprioritaskan adalah pembangunan pelabuhan dan pengadaan kapal modern, yang berukuran kecil hingga berukuran besar. Laut bukan kawasan yang memisahkan kita. Dengan pelabuhan yang bagus dan kapal bermutu dalam jumlah yang cukup, laut justu mempersatukan Indonesia.
            Tidak ada yang membantah hal ini. Jembatan sama sekali tidak bermaksud untuk menggantikan peran kapal. Transportasi laut tetap menjadi andalan dan karenanya akan terus dibangun dan disempurnakan. Jembatan dibangun untuk melengkapi transportasi laut. Pergerakan penumpang, terutama barang, yang terus meningkat membutuhkan jembatan. Truk dari Merak ke Bakauheni membutuhkan waktu empat jam. Dua jam di pelabuhan dan dua jam di perjalanan. Dengan jembatan Selat Sunda, truk dari Anyer ke daratan Sumatera hanya membutuhkan waktu setengah jam.
            Pihak yang menentang pembangunan jembatan Selat Sunda juga mempertanyakan biaya yang sangat besar, yakni US$ 10 miliar atau sekitar Rp 100 triliun. Dengan dana sebesar ini, sedikitnya sepuluh pelabuhan modern bisa dibangun dan puluhan kapal canggih bisa diadakan. Pendanaan memang isu pokok dalam pembangunan infrastruktur. Tapi, untuk pembangunan jembatan Selat Sunda, kabarnya, pemerintah RRT sudah menyatakan kesediaan.
            Manfaat utama jembatan Selat Sunda bukan terletak pada keberadaan jembatan itu sendiri, melainkan pada penyatuan dua pulau besar. Kehadiran jembatan Selat Sunda membuat Jawa dan Sumatera seakan satu pulau. Pergerakan orang dan barang akan meminimalkan ketimpangan. Apalagi, penyelesaian pembangunan jembatan Selat Sunda bersamaan dengan rampungnya Trans-Sumatera, sebuah jalan darat baru ukuran high-way dan high-great. Trans- Jawa dengan rel kereta double track sudah lebih dahulu beroperasi, selambatnya 2017.
            Penyatuan Jawa-Sumatera diperkirakan mampu meningkatkan akselerasi pembangunan kawasan, terutama kawasan Banten, Jabar bagian selatan, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Kehadiran jembatan mendorong pembentukan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Saat ini, 78% PDB Indonesia disumbangkan Jawa dan Sumatera.
            Sekitar 81% penduduk Indonesia berdiam di kedua pulau Indonesia bagian barat ini. Penyatuan memungkinkan ekonomi Jawa- Sumatera melaju hingga double digit. Sukses jembatan Jawa-Sumatera akan diikuti pembangunan jembatan Sumatera- Kalimantan, Jawa-Bali, dan Kalimantan-Sulawesi. Dengan demikian, pembangunan jembatan Selat Sunda merupakan batu ujian bagi pembangunan jembatan antarpulau di Tanah Air. Kita mendukung rencana besar ini. Jembatan Selat Sunda juga akan mengurangi tekanan terhadap Jadebotabek. Jembatan Selat Sunda juga menjadi ajang unjuk latihan dan unjuk kebolehan para insinyur Indonesia.
            Sukses membangun jembatan terpanjang di dunia, Indonesia bakal masuk radar investasi global dan menjadi Negara tujuan pariwisata paling favorit. Jembatan Selat Sunda menjadi bukti nyata perbaikan iklim investasi. Kisah sukses akan menambah kepercayaan diri anak bangsa dan meningkatkan martabat bangsa di mata dunia. Kita berharap, pemerintah segera membentuk tim persiapan pembangunan Selat Sunda dan memberikan semua perizinan yang dibutuhkan.
            Namun, rencana besar ini harus ditopang dan diimbangi oleh berbagai hal agar percepatan pembangunan berjalan seperti visi yang sudah ditancapkan, yakni mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan masuk 12 besar kekuatan dunia pada tahun 2025 dan 8 besar tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertama, MP3EI yang diakui dunia sebagai masterpiece perencanaan pembangunan Indonesia harus menjadi visi bersama bangsa.
            Payung hukum MP3EI yang hanya perpres perlu ditingkatkan menjadi undangundang. Siapa pun presiden RI, MP3EI harus dipertahankan dan dikembangkan, bukan hanya hingga 2024, melainkan sampai Indonesia menjadi 8 besar kekuatan ekonomi dunia dilihat dari PDB.
            Kedua, pembangunan infrastruktur harus merata di enam kordidor pembangunan. Jembatan Selat Sunda akan mempercepat dan memperluas Koridor I (Sumatera) dan Koridor II (Jawa), dua koridor yang selama ini dikenal sebagai Kawasan Barat Indonesia (KBI) dilihat dari penyebaran pembangunan. Sejalan dengan visi MP3EI, pembangunan ekonomi justru harus lebih diarahkan ke Kawasan Timur Indonesia (KTI), meliputi Koridor III (Kalimantan), Koridor IV (Sulawesi dan Maluku Utara), Koridor V (Bali dan Nusa Tenggara), serta Koridor VI (Papua dan Maluku). Jumlah penduduk di KTI hanya 19% dari total penduduk Indonesia. Pangsa PDB empat koridor pembangunan ini cuma 30% dari total PDB. Sedangkan luas wilayah daratan KTI mencapai 68% dari total wilayah daratan Indonesia.
            Masa depan Indonesia justru ada di KTI, wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam. Jika ada konsistensi dalam pembangunan sesuai program MP3EI, KTI mampu menjadi lumbung pangan dan energi, dua isu utama yang selama ini menjadi perhatian dunia. Slogan “Feed Indonesia, Feed The World” bisa menjadi kenyataan bila sector pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, migas, dan pertambangan di KTI dikelola dengan lebih baik.
            Selain pembangunan jembatan Selat Sunda, pemerintah perlu memberikan perhatian besar terhadap konektivitas intrakoridor dan antarkoridor, terutama di KTI. Pembangunan pelabuhan, jalan raya, bandara, dan pengadaan kapal di empat koridor di KTI perlu mendapat perhatian. Biaya distribusi barang dari KTI ke Jakarta jauh lebih mahal dibanding dari Australia atau dari RRT ke Jakarta. Ketiga, menyatukan Indonesia tidak sekadar membangun jembatan antarpulau dan infrastruktur transportasi. Juga tidak cukup dengan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
            Menyatukan Indonesia hanya mungkin jika ada keadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru tidak boleh menggusur masyarakat setempat dan hanya membentuk kawasan elite baru. Mereka, masyarakat setempat, harus memiliki mata pencaharian dengan kesejahteraan yang terus meningkat. Pemerintah harus memastikan bahwa para petani setempat tidak kehilangan lahan garapan. Mereka yang tidak memiliki lahan pertanian perlu mendapatkan pekerjaan. Hanya dengan begitu, upaya menyatukan Indonesa secara fisik didukung seluruh rakyat.

METODE PENULISAN

Tulisan dalam karya tulis ini bersifat kajian pustaka atau library research. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang disajikan secara deskriptif dan disertai dengan analisis sehingga menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diterapkan lebih lanjut.

            Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkaitan dengan infrastruktur distribusi, data fisik infrastruktur jalan darat, data fisik infrastruktur pelabuhan, data fisik tentang jalan kereta, data fisik tentang kapal penyebrangan, data fisik tentang jembatan antar pulau, dan data tentang fluktuasi harga pangan. Selain itu literatur yang digunakan adalah  literatur mengenai sistem distribusi dan fluktuasi harga pangan. Informasi ini diperoleh dari berbagai literatur baik berupa majalah, jurnal ilmiah, skripsi, thesis, internet, buku maupun publikasi dari pemerintah yang relevan dengan objek yang akan dikaji.

ANALISIS SINTESIS

4.1    Integated Interisland Connections Model Ideal Sistem Distribusi Untuk Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia

                Pada dasarnya, pengembangan koridor ekonomi menggunakan pendekatan wilayah untuk mengakselerasi perekonomian dengan upaya memperbaiki berbagai permasalahan pengembangan wilayah. Saat ini sudah teridentifikasi 6 koridor ekonomi yang mencakup sebagian besar wilayah Indonesia yaitu secara spesifik: Sumatera bagian Timur–Barat Laut Jawa, Jawa bagian Utara, Kalimantan, Sulawesi, Jawa bagian Timur–Bali–Nusa Tenggara, serta Kepulauan Maluku dan Papua.

            Koridor ekonomi Indonesia itu sendiri intinya terdiri dari masterplan akses darat utama menghubungkan pusat pusat ekonomi, dan akses darat penunjang menghubungkan sektorsektor fokus ke fasilitas/infrastruktur penunjang yang lokasinya akan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia .

            Oleh karena itu, dasar pengembangan koridor ekonomi Indonesia akan bertitik berat pada konektivitas nasional (konektivitas intra dan antar pulau, serta internasional). Maka dasar pengembangan koridor ekonomi Indonesia diselaraskan dengan 4 konsep utama yaitu peta jalan, sistem logistik nasional, sistem transportasi nasional, dan pengembangan wilayah.

            Pelaksanaan Koridor Ekonomi Indonesia atau Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dilakukan untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama yang be rad a di s e l uru h wi la y ah Indones ia . Pengembangan 8 (delapan) program utama tersebut meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi, dan pengembangan kawasan strategis nasional. Sedangkan fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) aktivitas utama yaitu: industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, pariwisata, telematika, batubara, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek, dan pembangunan Kawasan Selat Sunda. Strategi utama pelaksanaan Integrated Interisland Connections dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama.

            Pertama, mengembangkan 6 (enam) koridor ekonomi indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali–Nusa Tenggara, dan Koridor Papua–Kepulauan Maluku. Pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi dilakukan mela lui pembangunan pusat-pusa t pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi. Keenam koridor ekonomi tersebut telah ditetapkan tema pembangunan di masing-masing koridor sesuai dengan potensi yang dimiliki di masing masing wilayah serta tujuan pengembangan yang ingin dicapai.

            Kedua, meningkatkan konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (locally integrated, internationally connected). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (transaction co st) logistik. Dalam konteks pengembangan konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara nasional, maka pengembangan penguatan konektivitas dilakukan dengan memperkuat konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi serta memperkuat konektivitas antar koridor (pulau) untuk memperlancar koleksi dan distribusi bahan baku, bahan setengah jadi dan produk akhir dari dan keluar koridor (pulau).

            Sedangkan untuk meningkatkan konektivitas secara internasional, maka peningkatan konektivitas dilakukan melalui penguatan jaringan infrastruktur, komunikasi, dan pergerakan komoditas (barang, jasa, dan informasi) secara efektif dan efisien sebagai pintu keluar dan masuk perdagangan dan pariwisata antar negara.

            Ketiga, mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Mengungat “bonus demografi” yang dimiliki oleh Indonesia di masa mendatang, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi merupakan hal yang mendesak.

            Beberapa kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya antara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan, dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan program utama, meningkatkan kompetensi teknologi dan ketrampilan, meningkatkan kegiatan dan pengembangan riset melalui kolaborasi antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi serta mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang berkelanjutan.

            Terkait dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur, pengembangan kegiatan ekonomi utama dalam Koridor Ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan dari sisi energi yang cukup besar. Dengan adanya Koridor Ekonomi Indonesia, kebutuhan energi listrik di Indonesia hingga tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 90.000 MW (dalam kondisi beban puncak) yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi utama di dalam koridor. Pemenuhan kebutuhan energi serta infrastruktur yang lain tentunya membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

PENUTUP

5.1 Simpulan

1.      Integrated Interisland Connections yanga akan menghubungkan tranportasi antar pulau dan daerah akan menyebabkan pendistribusian barang hasil pertanian menjadi merata sehingga tidak ada kekurangan atau kelebihan supplay.

2.      Kelebihan pasokan pada suatu daerah akan menyebabkan rendahnya harga begitu sebaliknya kekurangan pasokan membuat tingginya harga hasil pertanian dengan adanya IIC akan mengalokasikan pasokan yang berlebih disuatu daerah ke daerah yang kekurangan pasokan.

3.      Pendistribusian yang merata akan mengakibatkan harga komoditi yang flat dan stabil dan sama di setiap daerah

4.      Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

5.      Adanya sistem IIC tidak hanya mengatasi fluktuasi harga namun juga dapat memperluas cakupan perekonomian samai ke daerah-daerah terpencil sekali pun  

5.2 Rekomendasi

1.      Konektivitas tersebut harus didukung oleh sistem transportasi nasional dengan pola keterpaduan antar dan intramoda dengan mempertimbangkan karakteristik tiap moda transportasi, pola pengembangan wilayah, aspek geografis, faktor spesifik wilayah, dan pemilihan teknologi yang tepat.

2.      Konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari konektivitas global. Oleh karena itu, perwujudan penguatan konektivitas nasional harus merupakan keterhubungan Indonesia dengan dengan pusatpusat perekonomian regional dan dunia (global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Darsono, dkk. 2001. Survei Mekanisme Pembentukan Harga. Bank Indonesia.

Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter. 2007. Analisis Keterkaitan Sistem Distribusi Gula dengan Laju Inflasi. Penelitian Indepth Study Subsektor Perdagangan. BankIndonesia.

Fay and Yepes (2003). Investing in Infrastructure: What is Needed from 2000 to 2010. World Bank Policy Research Working Paper, 3102, July 2003.

Grigg, N. S. (1988). Infrastructure Engineering and Management. John Wiley and Sons, New York, NY,

Hudson R.W., Haas, R., and Uddin, W. (1997). Infrastructure Management. McGraw-Hill.

Jusuf, Arbi (2011). Konektivitas 6 Koridor Ekonomi. Majalah Sustaining Partnership ed. Desember 2011.