Selasa, 31 Desember 2013

Hikmah Dua Tangan, Dua Mata, Dua Telinga dan Satu Mulut

Bagi saya bisa membuat satu halaman suatu tulisan saja merupakan suatu prestasi. Mencurahkan isi otak menjadi suatu tulisan yang bermakna ataupun tidak bermakna itu rasanya otak seperti terkunci.
Sering kali saya lebih senang berbicara atau mendebat orang ketika mendapatkan orang tidak sepemikiran dengan saya. Dengan berbicara langsung otak ini serasa bekerja dengan cepat dan mulut seketika menjadi pandai bersilat lidah.

Pernah suatu hari saya membaca artikel yang intinya adalah orang yang pandai berkomunikasi adalah orang cerdas. Dalam artikel tersebut dipaparkan ada berbagai macam teknik komunikasi yang efektif untuk bisa mempengaruhi orang. Orang cerdas adalah orang yang bisa mempengaruhi orang melalui komunikasi yang dibangun dengan baik melalui tahapan yang teratas yaitu melalui tulisan. Banyak penulis-penulis hebat yang dapat mempengaruhi banyak perilaku orang melalui tulisannya.

Saya akui orang yang pandai mencurahkan isi otaknya menjadi suatu tulisan merupakan tahapan komunikasi yang teratas melebihi orang yang hanya pandai berbicara dan tidak semua orang bisa melakukan itu hanya orang-orang tertentu yang keilmuannya luas.

Mungkin salah satu hikmah dari diberikannya kita dua tangan, dua mata, dua teliga, dan hanya satu mulut adalah agar bisa menjadi orang yang cerdas dengan mempergunakan dua matanya untuk banyak membaca, dua teinga untuk banyak mendengar, sehingga dengan banyak membaca dan mendengar membuat kedua tangan kita bergerak untuk menulis.

Ayo jadi orang cerdas..

Minggu, 05 Mei 2013

Mau dibawa kemana Koperasi Indonesia??

Pro-kontra ekonomi kerakyatan versus neoliberalisme yang berlangsung belakangan ini sangat relevan untuk dikaitkan dengan koperasi. Penjelasanannya sangat sederhana. Walaupun bukan satu-satunya unsur penting ekonomi kerakyatan, namun koperasi wajib dipandang sebagai primadona ekonomi kerakyatan.
Hal itu dapat disimak berdasarkan bunyi Pasal 33 ayat 1 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 berikut, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.”  Bung Hatta berulangkali menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan” itu ialah koperasi. Sebab itu, mudah dimengerti, bila dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 (sebelum dihapuskan), tercantum kalimat yang berbunyi, “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu (ekonomi kerakyatan – pen.), ialah koperasi.”
Artinya, dalam sistem ekonomi kerakyatan, koperasi tidak hanya diakui sebagai bentuk perusahaan yang ideal, tetapi sekaligus ditetapkan sebagai model mikro sistem perekonomian Indonesia. Sebab itu, mudah dipahami pula bila Bung Hatta pernah berkata, “Jadinya Indonesia ibarat satu taman yang berisi pohon-pohon koperasi, yang buahnya dipungut oleh rakyat yang banyak,” (Hatta, 1932).
Pertanyaannya, ditengah-tengah situasi perkoperasian Indonesia yang terus menerus mengalami penggerogotan jati diri sebagaimana berlangsung 42 tahun belakangan ini, masih relevankah mengharapkan kehadiran ekonomi kerakyatan sebagai alternatif sistem perekonomian Indonesia?
Sebagian besar diantara kita mungkin akan menjawab dengan kata-kata “tidak.” Tapi nanti dulu. Jawaban yang lebih tepat, saya kira, harus dicari dengan menelusuri latar belakang penggerogotan jati diri koperasi tersebut. Faktor apakah yang memicu penggerogotan jati diri koperasi, yang sepintas lalu tampak alamiah itu?
Jawabannya antara lain dapat ditelusuri pada penerbitan UU Koperasi No. 12/1967. Sebagaimana UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), yang membatalkan UU No. 16/1965 tentang pengakhiran segala bentuk keterlibatan modal asing, maka UU Koperasi No. 12/1967 adalah pengganti UU Koperasi No. 14/1965. Artinya, dalam pandangan sepintas, dengan mudah dapat disaksikan bahwa penerbitan UU Koperasi No. 12/1967 hampir mustahil dapat dipisahkan dari proses peralihan kekuasaan dari pemerintahan Soekarno yang kekiri-kirian, ke pemerintahan Soeharto yang pro Amerika.
Pertanyaannya, perubahan mendasar apakah yang terjadi dalam UU Koperasi No. 12/1967? Saya disini tidak akan membandingkan UU Koperasi pemerintahan Soeharto itu dengan UU Koperasi No. 14/1965. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif, saya akan membandingkannya dengan UU Koperasi No. 79/1958.
Salah satu hal yang sangat mendasar dalam koperasi adalah mengenai kriteria keanggotaannya. Dalam UU Koperasi No. 79/1958, kriteria keanggotaan koperasi diatur dalam Pasal 18.  Bunyinya, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah yang “mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.” Artinya, sesuai dengan penjelasan Bung Hatta mengenai perbedaan koperasi dengan perusahaan perseroan, “Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama” (Hatta, 1954).
Bandingkanlah hal tersebut dengan kriteria keanggotaan koperasi dalam UU Koperasi No. 12/1967. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11, keanggotaan koperasi “didasarkan pada kesamaan kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi.” Selanjutnya, menurut Pasal 17, yang dimaksud dengan anggota yang memiliki “kesamaan kepentingan” adalah, “suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/ kepentingan ekonominya.”
Implikasi perubahan kriteria keanggotaan itu adalah pada berubahnya corak koperasi yang berkembang di Indonesia. Sebelum 1967, koperasi cenderung berkembang berdasarkan jenis usahanya. Tetapi setelah 1967, jenis koperasi yang tumbuh pesat adalah koperasi golongan fungsional seperti koperasi pegawai negeri sipil, koperasi angkatan bersenjata, koperasi karyawan, dan koperasi mahasiswa.
Yang mencolok adalah pembentukan induk-induk koperasi dalam lingkungan angkatan bersenjata. Jika koperasi-koperasi golongan fungsional yang lain tergabung dalam satu induk koperasi, maka dalam lingkungan angkatan bersenjata terdapat enam induk koperasi, yaitu Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad), Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal), Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau), Induk Koperasi Kepolisian (Inkoppol), Induk Koperasi Purnawirawan ABRI (Inkopabri), dan Induk Koperasi Veteran (Inkoveri).
Karena keanggotaan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) diwakili oleh Induk-induk Koperasi dan Dewan-dewan Koperasi Wilayah, maka sejak 1967, kepengurusan gerakan koperasi cenderung didominasi oleh keluarga besar angkatan bersenjata. Bersamaan dengan itu, koperasi yang secara yuridis dideklarasikan sebagai gerakan ekonomi rakyat, maka dalam era pemerintahan Soeharto berubah fungsi menjadi alat kekuasaan.
Pada 1992 memang terbit UU Koperasi No. 25/1992. Namun secara substansial tidak terjadi perubahan apa pun mengenai kriteria keanggotaan koperasi. Puncak penggerogotan jati diri koperasi bahkan terjadi pada Juli 1997, sepuluh bulan sebelum kejatuhan Soeharto, yaitu ketika Dekopin menganugerahkan gelar Bapak Penggerak Koperasi kepada Soeharto.
Sejak kejatuhan Soeharto, koperasi praktis terlupakan. Lebih-lebih setelah berlangsung amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945 pada 2002. Dengan dihapuskannya penjelasan Pasal 33 UUD 1945, maka penggalan kalimat yang berbunyi, “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”  tadi, turut menguap bersama hilangnya penjelasan tersebut.
Kesimpulannya sangat jelas. Penggerogotan jati diri koperasi tidak terjadi secara alamiah, melainkan dilakukan secara sistematis. Tujuannya, sesuai dengan semangat UU No. 1/1967 tentang PMA, adalah untuk melempangkan jalan bagi masuknya modal asing ke sini.
Jika dilihat dari sudut pro-kontra ekonomi kerakyatan versus neoliberalisme, maka penggerogotan jati diri koperasi yang telah berlangsung 42 tahun itu, harus dilihat sebagai upaya sistematis pihak kolonial, yang berkolaborasi dengan penguasa domestik, untuk membunuh ekonomi kerakyatan dan mengembangkan neoliberalisme di negeri ini.
Sebab itu, sebagai bagian integral dari perlawanan terhadap neoliberalisme, penyelamatan koperasi dengan cara memulihkan jati dirinya mutlak dilakukan. Ajakan ini tidak tertuju kepada warga koperasi yang telah terkontaminasi oleh neoliberalisme, melainkan kepada mereka yang masih setia pada cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi yang asli.

Minggu, 14 April 2013

Mau Jadi Apa???

         Sebelumnya gw berfikir,,,Mau jadi apalah gw ini? manusia yang labil tak punya jati diri. Sebentar lagi sekitar 2 semester lagi gw dah mau lulus dari kampus trcinta ini yaitu IPB. Udah tiga tahun gw kuliah disini tapi masih juga gw belum menemukan jati diri gw sebenarnya. Apasih keahlian gw sebenarnya?. Atau jangan-jangan selama ini gw cuman buang-buang waktu aja di IPB ini. Memang waktu gw SMA dulu pengen banget gw bisa masuk kampus idaman gw saat itu yaitu ITB di jurusan teknik elektro atau jurusan fisika, secara gw dulu manusia paling jago fisika se-kabupaten Bekasi karena pernah meraih medali emas pas olimpiade sains se-kabupaten Bekasi. Tapi impian itu tinggal lah sebatas impian saja yang bisa jadi tak bisa lagi gw raih. Entah kenapa setelah gw lulus ujian SNMTN dan gw keterima di IPB ini jurusan AGB gw seoalh-olah pasrah menerima keadaan yaitu gw gak bakalan bisa masuk ptn negri dengan jurusan teknik dan masuk IPB dengan jurusan AGB yang menurut gw ini jurusan abstrak yang gw masih belum merasakan kenikmatan untuk bergelut di jurusan ini sampai saat ini.
         Sebelumnya Gw berfikir,,,,Gw bingung ama diri gw sendiri. Gw itu tipe orang yang hanya mengerjakan sesuatu dengan baik dan mungkin hampir perfect jika sesuatu yang gw punya kepercayaan diri bahwa gw bisa dan itu merupakan bakat gw. Sesuatu yang paling membuat iri gw adalah ketika gw nemu orang yang udah punya hobi dan dia asyik ama hobinya sehingga dia bisa menjadi orang yang paling jago di bidangnya itu lebih-lebih lagi dia bisa mengkomersialkan hobinya menjadi bisnis yang bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan gw apalah gw manusia yang tak punya hobi yang cuman bisa mengeluh doang dan gak bisa produktif. Pernah gw coba untuk memaksakan diri gw supaya suka dan mencoba untuk asyik dengan bidang gw in yaitu AGB. Sekitar 1 tahun yang lalu gw coba buka usaha karena gw pikir gw punya bakat juga di bisnis secara gw keturunan orang padang (Pandai Berdagang). Waktu itu gw sewa lahan sekitar setengah hektar dan mencoba untuk jadi petani dengang otak gw yang penuh idealisme bahwa gw harus memanfaatkan ilmu gw di AGB dengan buka usaha di pertanian. Tapi akhirnya takdir berkata, gw bangkrut abis di usaha ini dengan kerugian yang amat besar menurut gw sekitar 15 juta. Lalu gw sempet down dan sempet mau berenti kuliah karena gw mikir investor yang duitnya gw pinjem pasti bakalan minta diganti duitnya dan gw gak tau cara gantinya gimana??..
        Saat ini gw takut untuk memandang masa depan. Gw merasa masa depan gw suram klo terus-terusan ada di AGB gw merasa gak punya keahlian apapun di bidang ini. Jago bacot kaga, jago jualan kagak, jago pemasaran juga kagak, jago nulis juga kagak buktinya sampe saat ini gw belum tau topik penelitian apa yang bakalan gw ambil buat skripsi ntar. Karena gak ada materi yang gw kuasain secara perfect. Memang bisa dibilang gw termasuklah orang pinter dikelas (udah kaya dukun). Alhamdulillah IPK gw gak pernah beranjak turun di bawah 3,6 naik sih pernah hehe,, sekarang ipk gw 3,7 tapi ya itu tadi gw merasa gak ada kepuasan batin yang gw rasa dari semua yang gw udah dapet itu. Bukannya sombong ya gw mendapatkan itu semua belum dengan kenikmatan dan kekuatan penuh masih setengah-setengah.
       Dulu gw berfikir bahwa seiring gw kuliah di AGB dan merasakan atmosfir di AGB ini bisa sedikit-sedikit mengasah gw untuk ahli di bidang ini tapi hal yang gw takuti telah datang saat ini yaitu gw masih belum ada bakat di bidang ini dan masih rancu mau jadi apa gw setelah lulus nanti. Malahan yang gw dapet adalah secara tidak langsung gw merasakan kapitalisme pendidikan dari tujuan jurusan ini. Suasana saling bersaing dan individualis sangat kental gw rasakan dilingkungan ini yag sangat bertentangan dari prinsip gw. memang gw itu punya moto untuk menjadi orang yang paling baik dengan menjadi paling bermanfaat untuk orang lain. tapi perlahan idealisme gw itu terkikis terbawa dengan suasana hukum rimba di era globalisasi ini.
      Gak terasa tulisan iseng dan gak jelas ini udah nyampe empat paragaf, maka saatnya gw tiba dibagian akhir tulisan ini. Klo gw kerucutkan lagi inti dari tulisan ini sebenarnya adalah tentang ketakutan gw menjadi orang yang berguna karena sampai saat ini gw belum menemukan keahlian yg gua kuasai sehingga gw takut dalam memandang masa depan. Hati gw selalu terjadi bentrok batin disuatu saat gw bersikap sebagai orang tegar yang nyantai aja meskipun belum nemu keahlian tapi saat ini gw gak menutupi rasa ketakutan ini. Tapi ( entah udah berapa "tapi" yang gw tulis) setelah gw pikir-pikir lagi buat apa juga takut ya karena yag gw takut ini sebenarnya adalah masalah dunia toh buat apa ditakutin ntar semua orang juga bakalan mati trus klo dah mati emang mau bawa apa dari dunia. Ada hal yang harusnya lebih ditakutin yaitu...... (ntar dilanjutin)
  


 

Selasa, 26 Februari 2013

Koperasi Menaikkan Bargaining Position


Koperasi Menaikkan Bargaining Position
Oleh: Sabilil Hakimi (H34100149)
Kelembagaan petani harus dibangun melalui koperasi. Koperasi dibangun atas kesadaran para petani untuk menyejahterakan  nasib mereka. Kelembagaan sebagai suatu organisasi menurut Winardi (2003), dapat dinyatakan sebagai sebuah kumpulan orang-orang dengan sadar memberikan sumbangsih mereka kearah pencapaian suatu tujuan umum. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth dan Darwis, 2003).
          Koperasi saat ini menjadi sangat esensial untuk memperbaiki ekonomi petani yang selama ini masih terpencar. Berpencarnya usaha para petani ini membuat rendahnya posisi tawar mera terhadap para tengkulak, lentenir, dan pedagang. Petani tidak memiliki akses pasar dan tidak sehatnya persaingan dalam perdagangan komoditi pertanian. Menurut Branson dan Douglas (1983), lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai. Permasalahan ini merupakan buntut dari permasalahan permodalan. Ketika petani meminjam modal kepada oknum tengkulak maka petani tersebut akan “diboikot” oleh tengkulak agar tidak memasarkan produknya ke pasar lain. Akibatnya petani tidak leluasa untuk memasarkan produknya dan sangat tergantung oleh tengkulak tersebut terlebih lagi harga produknya 100% ditentukan oleh tengkulak tersebut.
          Struktur pasar perdagangan komoditi pertanian belum sampai pada model pasar persaingan sempurna. Pada implementasinya dilapangan para petani menghadapi struktur pasar yang monopsoni yaitu banyaknya petani yang menjual hasil panennya namun tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah tengkulak yang akan membeli hasil panen tersebut. Jumlah tengkulak atau pedagang yang akan membeli selalu lebih sedikit sehingga posisi tawar terbesar dimiliki oleh para tengkulak atau pedagang.
          Lemahnya posisi tawar petani tidak hanya pada penetapan harga jual hasil panen namum juga pada masalah permodalan. Dalam hal permodalan posisi tawar petanii kepada lembaga keuangan seperti bank lemah karena bank tidak berminat untuk menggelontorkan modal untuk petani yang tepencar-pencar dan dalam skala usaha yang kecil padahal bank punya program bantuan permodalan pertanian namun hanya bisa diberikan untuk koperasi yang mengorganisir petani-petani disuatu daerah.
Adanya koperasi yang menyatukan para petani yang terpencar-pencar dan membentuk suatu kelompok yang solid dapat meningkatkan permasalahan yang ada di petani yaitu masalah lemahnya posisi tawar petani. Koperasi salah satu cara terbaik yang dapat mengakomodasi petani untuk menghadapi pedagang atau bisnis yang skala yang lebih besar. Koperasi dapat menaikkan posisi tawar petani karena didalamnya ada kolektivitas yang dilakukan oleh koperasi. Menurut Akhmad (2007), peran yang harus dilakukan koperasi untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan :
1.    Konsolidasi dengan petani, ini adalah tahapan awal dalam pembentukan koperasi agar dalam perjalanannya koperasi dapat mengakomodir kebutuhan petani dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Hal ini juga penting karena koperasi dibuat oleh anggota untuk anggota.
2.    Koperasi sebagai wadah untuk kolektifikasi, baik kolektifikasi produksi dan kolektifikasi pemasaran. Kolektifikasi produksi berguna untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi. Kolektifikasi ini bermanfaat dalam peningkatan efisien produksi. Efisiensi ini dapat dicapai karena produksi dalam skala besar dapat menghemat biaya. Kemudahan dalam pengelolaan produksi, misalnya dalam penanganan hama dan penyakit. Langkah ini juga dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengkikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut menjadikan koperasi dapat menentukan harga hasil panennya sendiri sesuai dengan harga yang telah ditetapkan bersama oleh peani anggota. Dengan demikian, petani tidak lagi mengalami fluktuasi harga yang ak menentu dan dapat menikmati harga jual hasil yang flat sehingga petani dapat menentukan keuntungan yang diingikannya. Selain itu, upya kolektifikasi pemasaran tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan.

Referensi :    
Akhmad, S., 2007. Membangun Gerakan Ekonomi Kolektif dalam Pertanian Berkelanjutan; Perlawanan Terhadap Liberalisasi dan Oligopoli Pasar Produk Pertanian. Tegalan Diterbitkan oleh BABAD. Purwokerto. Jawa Tengah.
Branson, R E. dan Douglas G.N., 1983. Introduction to Agricultural Marketing, McGraw-Hill Book Company, New York, USA.
Elizabeth, R dan Darwis, V., 2003. Karakteristik Petani Miskin dan Persepsinya Terhadap Program JPS di Propinsi Jawa Timur. SOCA. Bali.
Winardi, J. 2003. Teori Organisasi dan Pola Pengorganisasian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Selasa, 19 Februari 2013

KOPERASI DAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS I


unduhan
PRAKTIKUM MK. KOPERASI DAN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS
“Peran Koperasi dalam Perekonomian dan Pembangunan Sistem Agribisnis”
Oleh:
Dila Ratnasari (H34100013), Tuty Rachmawati (H34100028), Adelina Fitri (H341000), Sri Yulianti (H34100071), Sabilil Hakimi (H34100149), Sabila Mumtaz Khandari (H34100150)
Nilai

Dosen Praktikum      : Feryanto W K, SP, M.Si
Hari/Tanggal           : Kamis / 21 Februari 2013
Praktikum               : Minggu Ke-II
Ruang                     : RK AGB 202A

PENDAHULUAN
Latar Belakang
          Kenyataan dalam sejarah peradaban dunia bahwa tidak ada satu pun negara yang berhasil berkembang dan maju dengan mengesampingkan sektor pertanian. Berhasil atau tidak berkembangnya sektor pertanian disuatu negara akan berbanding lurus pada perekonomian negara. Di Indonesia, berkecimpung dan berperan aktif di dunia usaha pertanian akan dihadapkan banyak faktor-faktor hambatan yang menjadikan petani sulit untuk berkembang.
          Sistem agribisnis yang digembor-gemborkan untuk diterapkan di pertanian selama ini hanya sebatas menjadi teori. Kenyataannya di lapangan atau di sektor riilnya masih jauh dari teori tersebut. Sejauh ini, sistem agribisnis secara ideal belum bisa diterapkan kepada petani kecil karena masih lemahnya dukungan kelembagaan dari segala sisi baik pemerintah, akademisi (perguruan tinggi), maupun swata. Oleh karena itu, bantuan dan dukungan dari segala sisi dapat memerdekakan petani.      
         Berdasarkan teorinya, sistem agribisnis adalah suatu rangkaian kegiatan usaha pertanian yang didalamnya terdapat beberapa sub-sistem/cabang kegiatan yang memliki keterkaitan untuk saling mendukung dan mempengaruhi antar sub-sistem. Setidaknya ada lima sub-sistem yang saling terkait tersebut (Krisnamurthi dan Saragih, 1992). Kelima subsistem tersebut adalah (1) sub-sistem faktor input pertanian, (2) sub-sistem Usahatani, (3) sub-sistem pengolahan hasil pertanian, (4) sub-sistem pemasaran, dan (5) sub-sistem Penunjang. Pendekatan  sistem agribisnis erat kaitannya dengan peran kelembagaan di dalamnya (Zaki dan Fakhruddin, 2012).
Kelembagaan petani memiliki titik strategis (entry point) dalam menggerakkan sistem agribisnis pada petani kecil yang terpencar-pencar di pedesaan. Pada dasarnya kelembagaan memiliki dua pengertian, yaitu: kelembagaan sebagai suatu aturan main dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki (Hayami dan Kikuchi, 1981). Kelembagaan sebagai aturan main diartikan sebagai sekumpulan aturan baik formal dan informal mengenai tata hubungan manusia dan lingkunagnnya yang menyangkut hak-hak, perlindungan hak dan tanggung jawab. Sedangkan kelembagaan sebagai suatu organisasi menurut Winardi (2003), dapat dinyatakan sebagai sebuah kumpulan orang-orang dengan sadar memberikan sumbangsih mereka kearah pencapaian suatu tujuan umum. Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth dan Darwis, 2003).
Tujuan Penulisan
1.    Mengetahui Potensi sektor Agribisnis Indonesia
2.    Mengidentifikasi permasalahan-permasalah yang menghambat pembangunan pertanian Indonesia
3.    Memaparkan solusi dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani
Manfaat Penulisan
            Makalah ini bermanfaat untuk menganalisis dan identifikasi dari peran koperasi dalam membangun perekonomian bangsa serta sebagai solusi dalam peningkatan kesejahteraan petani dengan mengurai permasalahan-permasalahan sektor agribisnis yang menjadi penghambat kemajuan pertanian.
PEMBAHASAN
POTENSI SEKTOR AGRIBISNIS
Indonesia memiliki banyak potensi pertanian yang secara logika dapat dengan baik menjalankan sistem agribisnis karena kita bisa melihat dibandingkan dengan negara lain, negara kita banyak sekali kekayaan alam, melimpahnya bahan baku industri dan lain- lain. Namun sayangnya, sistem agribisnis di Indonesia belum berjalan dengan baik sesuai dengan funsinya masing- masing hal ini terjadi karena beberapa hal yaitu:
1.         Revitalisasi pertanian dan pencanangan keberpihakan pemerintah pada sektor ini masih berputar pada tataran konsep dan wacana, sementara kenyataan yang menghadang semakin petani sulit bernafas.
2.         Adanya keterbatasan bahan baku yang memiliki kualitas yang tinggi karena masih sulitnya pendanaan dan teknologi usahatani yang sesuai requirement bahan baku pertanian, kapabilitas sumberdaya manusia yang belum baik terkait kemampuan menggunakan teknologi yang berdampak pada efisiensi industri menjadi lebih rendah dari negara pesaing. Penyebab masalah tersebut adalah lemahnya pemberdayaan sumberdaya manusia berbasis riset dan sosialisasi hasil riset tersebut yang belum optimal terhadap masyarakat pertanian.
3.         Kebijakan pertanian yang ditetapkan pemerintah kerap tumpang tindih dan saling melakukan kanibalisme.
4.         Adanya penerapan suku bunga kredit usaha yang sama ditetapkan antara sektor agribisnis dan non agribisnis. Adapun sektor agirbisnis memiliki karakteristik yang lebih berisiko dari sektor non agribisnis sehingga penetapan suku bunga pinjaman usaha yang disama ratakan adalah tindakan yang kurang proposional.
5.         Dalam pengembangan agroindustri di Indonesia adalah rendahnya peningkatan kualitas dan mutu riset dari kalangan akademisi terkait pembaharuan teknologi di sektor agroindustri, sehingga Indonesia masih tergantung kepada tren teknologi yang ada di dunia tanpa melakukan inovasi guna memunculkan kekuatan diferensiasi produk pertanian Indonesia.
6.         Ketersediaan saran dan prasarana yang mendukung pengembangan pertanian di Indonesia masih belum berjalan sesuai harapan yang diinginkan petani.

Jika kita lihat, sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Benar seperti yang dikatakan oleh penulis, bahwa sektor pertanian kita “buram”. Sektor pertanian tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa. Mulai dari proteksi, kredit hingga kebijakan lain tidak satu pun yang menguntungkan bagi sektor ini. Program-program pembangunan pertanian yang tidak terarah tujuannya bahkan semakin menjerumuskan sektor ini pada kehancuran. Meski demikian sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagian besar penduduk kita tergantung padanya.
Beberapa gambaran yang menunjukkan beberapa sektor pertanian semakin memprihatinkan yaitu data kemiskinan dari BPS dapat menjadi gerbang awal untuk melihat kronisnya kondisi sektor ini. Jumlah rakyat miskin Indonesia 37,17 juta oraang atau16,59% dari total penduduk. Sebanyak 23,61 juta penduduk miskin itu berada di daerah pedesaan dan umumnya terlibat atau berhubungan dengan sektor pertanian. Bahkan 72 persen kelompok petani miskin adalh dari sunsektor pertanian pangan (BPS, 2007).
Data lain menunjukkan laju konversi lahan pertanian relatif tinggi. Jika tahun 2002 konversi lahan pertanian baru mencapai 110 ribu ha, pada empat tahun terakhir melonjak hingga 145 ribu ha. Informasi ini memberikan indikasi tentang semakin tidak menariknya sektor pertanian dibanding sektor lain. Petani lebih rela menjual lahan pertaniannya karena hasil panen dari tahun ke tahun sering tidak mampu mencukupi kebituhan hidupnya. Akibatnya banyak lahan pertanian yang dikonversi menjadi perumahan dan industri sektor lain.
Jumlah penduduk yang terus meningkat mengindikasikan betapa seriusnya tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pada titik tertentu ketika pertumbuhan penduduk tidak terkejar oleh pertumbuhan subsektor pertanian, kebijakan impor bahan pangan menjadi sebuah solusinya. Ini merupakan persoalan yang sudah menjadi rahasia umum bahwa impor kebutuhan pokok dari berbagai negara menjadi prolog dari episode buram sektor pertanian.
Dengan alasan untuk kestabilan harga, pemerintah terus melakukan impor barang kebutuhan pokok tersebut. Misalnya pemerintah mengimpor 40 ribu ton beras kualitas premium dari Thailand. Padahal, bahan pokok beras jenis premium selama ini diwakili oleh beras Cianjur dan IR- 64. Tentu petani tidak banyak mendapat manfaat dari kebijakan ini.
Kita juga bisa melihat dari data produktivitas pekerja Indonesia yang mengindikasikan tidak sehatnya kondisi sektor pertanian. Pada tahun 1997 seorang pekerja sektor pertanian hanya menghasilkan output senilai Rp. 1,7 juta selama satu tahun, sedangkan pada tahun yang sama seorang pekerja sektor industri menghasilkan Rp. 9,5 juta. Pada tahun 2005 pekerja di sektor pertanian menghasilkan Rp. 6,1 juta, sementara pekerja di sektor industri dapat meraup hingga Rp. 41,1 juta (BPS, 2006).
Dari beberapa gambaran diatas kita dapat melihat nasib petani dari waktu ke waktu cukup memprihatinkan. Maget sektor pertanian semakin melemah, daya pikatnya semakin menurun, sementara sektor industri yang dijadikan gantungan hidup. Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi Sumber Daya Alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan.

Faktor-Faktor Hambatan Pertanian  Khususnya Masalah Kelembagaan Pertanian.
1. Kelompok tani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian kelompok dan keberlanjutan kelompok. 
2.  Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok masih relatif rendah, ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota  dalam pertemuan kelompok rendah (hanya mencapai 50%) 
3.  Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok  sebagai forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih menonjol. Kegiatan atau usaha produktif anggota kelompok dihadapkan pada masalah kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga dan jalur pemasaran yang terbatas. 
4.  Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan. 
5.  Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat  ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas  orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar terjalin kerjasama  yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya tawar mereka meningkat.  Untuk  ikatan vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pemerintah sulit menjangkaunya. 
6.  Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan  cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kontaktani  memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok misalnya, karena tidak ada social learning approach. 
7.  Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktural organisasi dibangun lebih dahulu,  namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah  tersedia.
 Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal permodalan. Akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah, inefisien skala usaha karena umumnya berlahan sempit, dan karena terdesak masalah keuangan posisi tawar ketika panen lemah. Selain itu produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah, karena umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktek pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsisten), dan belum berorientasi pasar. Selain masalah internal petani tersebut, ketersediaan faktor pendukung seperti infrastruktur, lembaga ekonomi pedesaan, intensitas penyuluhan, dan  kebijakan pemerintah sangat diperlukan, guna mendorong usahatani dan meningkatkan akses petani terhadap pasar (Saragih, 2002). 
          Menurut pendapat kami memang terdapat penyimpangan dalam pembangunan pertanian kita  yang timbul pada petengahan tahun 1997 karena adanya kebijakan hyper- pragmatis yang menjadikan ekonomi nasional sebagai ladang bisnis bagi sekelompok konglomerat sehingga sektor pertanian menjadi korbannya yang  seperti yang di katakan  Andrinof A Chaniago (2001) ,kegagalan pembangunana yang di alami Indonesia bukan hanya karena persoalan ekonomi . kegagalan itu juga di sebabkan oleh pelapukan dalam periode yang panjang terhadap struktur sosial dan politik.Faktanya Pada awal masa orde baru pertumbuhan ekonomi cukup  baik ,namun kejayaan itu dihapuskan karena lahirnya kebijakan pemerintah yang tidak lagi berpihak pada sektor pertanian dan petani kecil. Kebijakan hyper-pragmatis menjadikan pembangunan ekonomi nasional sebagai ladang bisnis  bagi sekelompok konglomerat sehingga menyebabkan timbulnya ketimpangan pertumbuhan antar sektor dimana sektor pertanian menjadi korbannya. Ketimpangan inilah yang menyebabkan permasalahan yang timbul pada akhir masa pemerintahan orde baru yang menjadikan proses pemulihan ekonomi Indonesia masih lambat sampai sekarang . pendekatan ekonomi tak bisa semata-mata diandalkan sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis multidimensi di Indonesia. Melainkan juga harus meliputi berbagai aspek lain seperti pembangunan struktur sosial, budaya, dan politik yang solid, pemberdayaan fungsi-fungsi lembaga politik dan birokrasi meningkatkan daya kohesivitas masyarakat. Pembanguan pada saat itu berorientasi pada peningkatan ekonomi. Sehingga para ahli ekonom dan ahli ekonomi tidak memperhatikan ketimpanganketimpangan yang terjadi pada saat itu ketipangan itu terjadi dalam bentuk bentuk (Chaniago,2001)
1.     ketimpangan antar golongan ekonomi masyarakat
2.     ketimpangan antara kelompok usaha besar dan kecil
3.     ketimpangan antar wilayah
4.     ketimpangan natar sub wilayah di daerah yang pertumbuhannya tinggi
5.     ketimpangan laju pertumbuhan ekonomi antar sektor
6.     ketimpangan antara ekonomi perkotaan dan pedesaan
7.     ketimpangan pembangunan diri manusia Indonesia  di lapisan masyarakat bawah
oleh sebab itu, pendekatan ekonomi tak bisa semata-mata diandalkan sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis multidimensi di Indonesia. Melainkan juga harus meliputi berbagai aspek lain seperti pembangunan struktur sosial, budaya, dan politik yang solid, pemberdayaan fungsi-fungsi lembaga politik dan birokrasi meningkatkan daya kohesivitas masyarakat.
SISTEM AGRIBISNIS
           Sistem agribisnis adalah satu kesatuan dari subsistem-subsistem agribisnis. Subsistem agribisnis terdiri dari subsistem hulu, subsistem on farm dan subsistem hilir. Sistem agribisnis di Indonesia belum berjalan dengan baik karena antara subsistem satu dengan yang lainnya tidak terintegrasi dan fungsi masing-masing subsistem belum bisa berjalan dengan baik. Seperti dapat dilihat dari subsistem hulu yang menyediakan pasokan input pertanian seperti pupuk, bibit, benih dan pestisida masih terdapat kendala yaitu masih impornya bahan-bahan tersebut dan kadang harga pupuk yang mahal sehingga petani berpikir dua kali untuk membelinya dan untuk mendapatkannya kadang mencari pinjaman uang untuk membelinya. Dilihat dari subsistem on farm yaitu pengelolaan usahataninya masih belum berjalan dengan baik karena lahan yang semakin sempit dan risiko yang tinggi. Dan dilihat dari subsistem hilirnya yaitu adanya kendala misal dari segi pemasaran yang bersaing dengan produk impor dan dalam melakukan pemasaran dari daerah ke daerah terdapat pungli sehingga keuntungan yang diharapkan tidak tercapai. Sehingga dapat dilihat dari masing-masing subsistem tersebut maka dapat dikatakan bahwa sistem agribisnis di Indonesia belum berjalan dengan baik dan butuh kesadaran masing-masing pihak tersebut agar sistem agribisnis dapat berjalan dengan baik. Sektor pertanian di Indonesia buram yaitu benar, hal tersebut dapat dilihat dari sektor pertanian yang semakin menghilang seiring waktu yang tergantikan dengan sektor industri dan perumahan. Lahan yang menjadi komersial itu membuat petani menjadi tertarik untuk menjualnya karena lebih menguntungkan dibanding mengelola di sektor pertanian tersebut yang mendapatkan keuntungan lebih sedikit. Hal tersebut yang dapat menyebabkan sektor pertanian di Indonesia buram karena petani di Indonesia tidak dihargai hasilnya dengan mencantumkan harga petani tersebut dengan harga yang murah sehingga kadang petani merasa dirugikan sehingga banyak petani yang mulai meninggalkan profesi tersebut.
SOLUSI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Gapoktan yang merupakan lembaga yang dapat menaikkan posisi tawar petani. Kebutuhan akan adanya kelembagaan gapoktan merupakan syarat mutlak dan kebutuhan yang sangat mendesak.  Menurut Akhmad (2007), upaya yang harus dilakukan gapoktan untuk menaikkan posisi tawar petani adalah dengan :
a. Konsolidasi petani dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi tersebut pertama dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai pertanian, meliputi kolektifikasi modal, kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi pemasaran. Kolektifikasi modal adalah upaya membangun modal secara kolektif dan swadaya, misalnya dengan gerakan simpan-pinjam produktif yang mewajibkan anggotanya menyimpan tabungan dan meminjamnya sebagai modal produksi, bukan kebutuhan konsumtif. Hal ini dilakukan agar pemenuhan modal kerja pada awal masa tanam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi ketergantungan kredit serta jeratan hutang tengkulak.
b. Kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi yang besar dari banyak produsen. Efisisensi dapat dicapai karena dengan skala yang lebih besar dan terkoordinasi dapat dilakukan penghematan biaya dalam pemenuhan faktor produksi, dan kemudahan dalam pengelolaan produksi, misalnya dalam penanganan hama dan penyakit. Langkah ini juga dapat menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam.
c. Kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian. Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengkikis jaring-jaring tengkulak yang dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual. Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien dengan pemangkasan rantai tata niaga yang tidak menguntungkan.
Dalam meningkatkan kesejahteraan petani dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu : Pertama, penguasaan lahan yang adil melalui redistribusi tanah kepada petani tak bertanah adalah syarat mutlak untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan petani serta sekaligus untuk mengurangi konflik tanah. Pemerintah jangan terus-menerus mengutamakan kepentingan pemilik modal dari pada kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, redistribusi tanah kepada petani adalah bentuk keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Kedua, pemberdayaan petani dan menjadikan petani sebagai subyek dalam pembangunan, perlu didukung oleh semua pihak. Begitu banyak lembaga atau pun instansi yang bergerak dalam bidang pertanian seperti lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang bisa menjadi motor pemberdayaan petani. Perlu adanya dukungan pendidikan, penelitian, dan penyuluhan yang semakin memberdayakan petani. Selain itu, perlu juga didukung dengan akses pasar dan insustri pengolahan hasil pertanian.
Ketiga, pembangunan pedesaan hendaknya diupayakan untuk melawan kemiskinan dan juga meredam urbanisasi. Pembangunan pedesaan bukan hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur (jalan, listrik, jembatan, dan irigasi) tetapi juga bagaimana melibatkan penduduk desa berpartisipasi aktif dalam melahirkan dan menentukan pemimpin, mengelola aset di wilayah mereka dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya.
Terakhir, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, harus sejalan juga dengan program keluarga berencana (KB), subsidi pendidikan dan kesehatan bagi petani, subsidi pertanian, dan perlindungan produk (pertanian) dalam negeri.
Petani jika berusahatani secara individu terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah. Menurut Branson dan Douglas (1983), lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan petani kurang mendapatkan/memiliki akses pasar, informasi pasar dan permodalan yang kurang memadai.
Kelembagaan pertanian dalam hal ini mampu memberikan jawaban atas permasalahan di atas. Penguatan posisi tawar petani melalui kelembagaan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan mutlak diperlukan oleh petani, agar mereka dapat bersaing dalam melaksanakan kegiatan usahatani dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.


PENUTUP

Kesimpulan

          Peningkatan kesejahteraan petani dengan adanya kesetaraan pendapatan antara petani pengusahan di on-farm dengan para pelaku lain di hulu maupun hilir dapat dilakukan apabila petani bersatu menghimpun kekuatan dan tidak berjuang sendiri-sendiri. Penghimpunan kekuatan dilakukan melalui seuatu kelembagaan yang dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi mereka. Lembaga ini hanya dapat berperan optimal apabila penumbuhan dan pengembangannya dikendalikan sepenuhnya oleh petani sehingga petani harus menjadi subjek dalam proses tersebut.
          Tujuan utama dari suatu kelembagaan di petani adalah untuk meningkatkan posisi tawar petani dalam menghadapi persoalan ekonomi. Jika diambil dari pokok permasalahan, permasalahan ekonomi pada petani secara garis besar adalah persoalan permodalan dan permasalahan dalam pemasaran produk. Persoalan ini sult diselesaikan karena mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil yang berpencar-pencar sehingga tidak memiliki kekuatan.


DAFTAR PUSTAKA

Akhmad, S., 2007. Membangun Gerakan Ekonomi Kolektif dalam Pertanian Berkelanjutan; Perlawanan Terhadap Liberalisasi dan Oligopoli Pasar Produk Pertanian. Tegalan Diterbitkan oleh BABAD. Purwokerto. Jawa Tengah.
Branson, R E. dan Douglas G.N., 1983. Introduction to Agricultural Marketing, McGraw-Hill Book Company, New York, USA.
Bpp Ismpi. 2009. Kondisi Pertanian Indonesia saat ini Berdasarkan Pandangan Mahasiswa    Pertanian           Indonesia. http://paskomnas.com/id/berita/Kondisi-Pertanian-Indonesia-     saat-ini- Berdasarkan-Pandangan-Mahasiswa-Pertanian-Indonesia.php. (diakses pada tanggal 16     Februari 2013).

Chaniago A.A. 2001. Gagalnya Pertanian ; Kajian Ekonomi Politik terhadap akar krisis       Indonesia. LP3ES. Jakarta.
Saragih, Bungaran.2002. pengembangan agribisnis dalam pembangunan ekonomi nasional   menghadapi abad ke 21.http/www. 202.159.18.43/jsi.htm(online). 18 Februari 2013
http://umsb.ac.id/files/1/MENARA/wedy29.pdf.(18 Februari 2013)

Senin, 18 Februari 2013

Laporan Pembiayaan Agribisnis 1


Description: Description: Description: Description: H:\logo ipb.jpg

PRAKTIKUM MATA KULIAH PEMBIAYAAN AGRIBISNIS
“Analisis Laporan Keuangan, Penganggaran, dan Manajemen Aktiva”


Oleh:
Aghnia An’umillah (H34100053), Brilia Wulantika Sari (H34100067), Rosmelia Agustin (H34100092), Ricko Kurniawan Marpaung (H34100139), Sabilil Hakimi Amizuar (H34100149), Naritha Ayudya Riswanti (H34100163)


Departemen Agribisnis
Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor
2013
Nilai

 
 


Dosen Praktikum            : Feryanto, SP. M.Si
Hari/Tanggal                 : Rabu, 20 Februari 2013                                   
Praktikum                      : 2
Ruang                           : RK. V. 02. 3

PENDAHULUAN
Latar Belakang
            Laporan keuangan bagi sebuah perusahaan sangat penting. Laporan keuangan merupakan keseluruhan informasi yang mengedepankan aspek-aspek keuangan untuk memberikan kepada pengguna informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Salah satu aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mendukung operasional perusahaan. Hal itu dimungkinkan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha. Laporan keuangan, penganggaran, dan manajemen aktiva diperlukan bagi semua perusahaan.
            Pengukuran kinerja dapat dilihat dari laporan keuangan yang ada pada perusahaan, semakin baik dan lengkap laporan menandakan bahwa perusahaan dapat menjalankan perusahaan secara baik dan perkembangan perusahaan akan terlihat jelas. Apalagi untuk perusahaan yang dibidang agribisnis. Laporan keuangan dapat dijadikan acuan untuk memproduksi produk kedepannya. Karena aktivitas perusahaan yang dilingkupi dengan ketidakpastian maka penerapan prinsip konservatisme menjadi salah satu pertimbangan perusahaan dalam kaitannya dengan akuntansi dan laporan keuangannya. Laporan ini pula yang menjadikan perusahaan-perusahaan menjadi tolok ukur keputusan yang akan diambil perusahaan. Perubahan komponen dalam laporan berganti pada kurun waktu yang ada pada pembuatan laporan. Laporan keuangan berisi atas semua hasil yang diperoleh dan yang dikeluarkan perusahaan untuk membuat perusahaan berjalan lancar. Perhitungan aktiva, arus kas semua harus ada dan tertulis dengan baik. Hal itu memungkinkan pemilik untuk melihat perusahaan yang dijalankan berhasil atau tidak.
            Oleh karena pentingnya laporan keuangan pada suatu perusahaan maka berikut akan dibahas tentang kinerja yang dilihat contohnya. Salah satu perusahaan yang dibahas adalah perusahaan PT Astra Agro Lestari. Pada laporan keuangan pada perusahaan PT Astra Agro Lestari Indonesia pada tahun 2009 dan 2010.

Tujuan Penulisan
1.    Mengetahui kinerja dan performance perusahaan PT AALI
2.    Mengetahui laporan keuangan serta pembiayaan perusahaan PT AALI
3.    Mengetahui pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang
4.    Mengetahui pengambilan keputusan  keuangan yang baik pada perusahaan

Manfaat Penulisan
            Penulisan ini memberikan pengetahuan tentang laporan keuangan yang ada pada suatu perusahaan terhadap perkembangan sesuai data keuangan yang ada. Adanya laporan keuangan yang baik dan sesuai untuk menjalankan suatu perusahaan akan berakibat pada perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Serta perubahan yang dapat terjadi terhadap pembiayaan perusahaan.

PEMBAHASAN

A. Kinerja dan Performance Perusahaan Berdasar Laporan Keuangannya

Terjadinya perkembangan atau penurunan pada suatu perusahaan bergantung pada keadaan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut. PT. AALI merupakan salah satu anak perusahaan Astra yang bergerak di bidang agribisnis. Perusahaan ini dapat dilaporkan mengalami perkembangan atau tidak dilihat dari laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan ekuitas, dan laporan arus kas.
            Pada laporan neraca terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis, yaitu aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan ekuitas. Aset atau harta (aktiva) adalah benda baik yang memilki wujud maupun yang semu yang dimiliki perusahaan. Klaim atas harta yang tidak berwujud disebut ekuitas. Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 revisi 2009 diatur dalam paragraf 63 bahwa entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika : entitas mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal, entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, entitas mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut termasuk aset tidak lancar. Contoh : piutang dagang, biaya atau beban yang dibayar di muka, pendapatan yang akan diterima, dan sebagainya. Aset investasi adalah aset yang diinvestasikan pada produk investasi untuk mendapatkan keuntungan. Contoh : obligasi, saham, reksadana, dan lainnya. Aset tak berwujud adalah harta yang tidak memiliki bentuk tetapi sah dimilki perusahaan dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Contoh : merk dagang, hak paten, hak cipta, hak pengusahaan hutan, franchise, goodwill, dan lainnya. Aset tetap biasanya berupa aset jangka panjang dimana sering juga disebut aset tidak lancar. Contoh : gedung, mobil, peralatan dan perlengkapan. Pada umunya menunjang kegiatan operasional perusahaan.
            Berdasarkan laporan neraca PT. AALI, jumlah aset lancar yang ada lebih besar pada tahun 2009. Tahun 2010 terjadi penurunan jumlah aset lancar menjadi 2.063.890 karena banyaknya piutang terutama piutang tak tertagih. Sedangkan untuk aset tidak lancar pada tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi 6.158.894. Sehingga secara keseluruhan terjadi penambahan aset pada PT.AALI dalam kurun waktu satu tahun sebesar 1.184.154 menjadi 8.222.784 dimana pada tahun 2009 hanya sebesar 7.038.630.
            Hutang adalah kewajiban perusahaan pada pihak ketiga untuk melakukan sesuatu yang pada umumnya adalah pembayaran uang, penyerahan barang, maupun jasa pada waktu-waktu tertentu. Kewajiban (hutang) lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Contoh : hutang dagang, beban yang harus dibayar, hutang pajak, pendapatan diterima dimuka, dan lainnya. Kewajiban (hutang) jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Contoh : hutang hipotek, hutang obligasi yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, hutang pinjaman jangka panjang, dan lainnya. Ekuitas atau modal adalah hak milik atas kekayaan dan harta perusahaan yang berbentuk hutang tak terbatas suatu perusahaan kepada pemilik modal hingga jangka waktu yang tidak terbatas.
            Pada tahun 2010 PT.AALI mengalami peningkatan kewajiban baik kewajiban lancar dan tidak lancar. Selain itu, jumlah ekuitas pada tahun tersebut juga meningkat. Laporan pada neraca tersebut balance karena antara debit dan kreditnya memiliki jumlah yang sama. Sehingga secara keseluruhan pada laporan neraca tersebut PT.AALI mengalami perkembangan dari tahun 2009 ke tahun 2010.
            Pada tahun 2010, PT.AALI mengalami jumlah peningkatan penjualan menjadi 1.633.078 dibandingkan pada tahun 2009 yang mencapai 1.408.410. Hal ini menyebabkan laba bersih yang dihasilkanpun meningkat. Jadi, secara laba PT.AALI pada tahun 2010 mengalami perkembangan dibandingkan setahun sebelumnya. Lalu dalam ekuitaspun terjadi peningkatan saldo di akhir tahun 2010. Berarti, modal pemilik perusahaan yang ada di perusahaan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2009. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan laba bersih sehingga saldo akhir dari ekuitaspun meningkat.
            Laporan arus kas dibuat setelah laporan keuangan mengenai neraca, laba-rugi, dan ekuitas dibuat. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi ini disajikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan arus kas keluar. Saldo terakhir pada tahun 2010 menunjukkan adanya penurunan kas dibandingkan pada tahun 2009. Pada tahun 2010 total kas yaitu 1.047.806 dan pada tahun 2009 total kas yaitu 1.167.499. namun belum dapat dipastikan bahwa adanya penurunan ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak berkembang. Bisa saja penurunan ini terjadi karena adanya aset-aset yang belum menghasilkan sampai dengan tahun berjalan 2010 atau aset tersebut baru ada pada tahun 2010. Yang membedakan dengan tahun 2009 adalah aktivitas dari arus kas investasi dimana pengeluaran untuk tanaman belum menghasilkan dan penambahan perkebunan plasma lebih banyak dibandingkan pada tahun 2009. Selain itu, pembayaran beban operasional lainnya pada tahun 2010 lebih besar dibandingkan tahun 2009. Sehingga pada tahun 2010 terjadi penurunan kas dikarenakan pengeluaran untuk aktivitas lebih banyak dibandingkan 2009 dan terdapat tanggungan beban yang lebih besar pula yang harus dibayarkan dibandingkan tahun sebelumnya.
            Jadi, pada kenyataan PT.AALI mengalami perkembangan pada perusahaannya. Laporan arus kas menunjukkan bahwa kas yang masuk pada tahun 2010 menurun dibandingkan tahun 2009 namun penurunan tersebut terjadi karena adanya peningkatan pembayara beban operasional, penambahan tanaman yang dihasilkan, dan penambahan perkebunan. Di samping itu, laporan laba-rugi, neraca, dan laporan ekuitas menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2010. Laba bersih yang dihasilkan pada tahun 2010 lebih besar daripada tahun 2009. Sehingga kesimpulannya, terjadi perkembangan pada PT.AALI sepanjang satu tahun karena aktivitas kas yang meningkat untuk peningkatan aset dan juga adanya peningkatan laba bersih yang terjadi.
B. Pengembangan Usaha dalam Pola Pembiayaannya
Apabila perusahaan hendak mengembangkan usaha disaat modal internal hanya terkumpul sebesar 50% dari seluruh total kebutuhan maka akan terdapat konsekuensi terhadap pembiayaan perusahaan  tersebut. Dalam situasi kekurangan modal pembiayaan disarankan agar melakukan pencarian untuk penambahan modal. Tambahan modal tersebut dilakukan dengan mencari sumber diluar perusahaan. Sumber pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan (bank),  koperasi, meminjam dari perusahaan lain ataupun menggadaikan aktiva yang dimiliki.
Berbagai cara dapat dilakukan dengan :
  1. Meminjam modal ke bank
Dana dapat diperoleh melalui mekanisme peminjaman modal ke bank-bank komersial. Bank akan memberikan sejumlah dana dengan jangka waktu pengembalian dan bunga yang telah ditentukan. Jenis pinjaman ini relatif aman karena terdapat pengawasan dari pihak bank. Selain itu jumlah pinjaman dari bank juga relatif besar dibandingkan dengan bentuk pinjaman lainnya.
  1. Memperoleh modal melalui pasar modal atau pasar uang
Selain meminjam di bank, perusahaan juga dapat menerbitkan berbagai jenis surat berharga yang nantinya akan diperdagangkan dipasar uang(pasar modal). Surat berharga tersebut kemudian akan ditawarkan kepada publik. Perolehan modal melalui pasar uang memang sangat cocok untuk pembiayaan yang memerlukan dana sangat besar namun perusahaan harus memperlihatkan kondisi keuangannya secara rinci. Biasanya publik akan lebih tertarik membeli surat berharga pada perusahaan dengan kondisi keuangan yang cukup sehat.
Pembiayaan perusahaan dapat dilihat dari tujuan jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang. Pembiayaan yang  dilakukan dengan pola jangka pendek merupakan pengelolaan terhadap aktiva lancar (kas, persediaan, piutang, dan surat berharga) dan pasiva lancar (hutang dagang, wesel bayar, dan kewajiban yang harus dibayar) untuk mencapai keseimbangan antara laba dan resiko agar memberikan kontribusi nilai positif perusahaan.  Rasio jangka pendek ini menggambarkan seberapa jauh kemampuan perusahaan dapat menutupi semua utangnya yang harus dibayar dalam jangka pendek tanpa mengganggu jalannya atau kegiatan operasional perusahaan.
Pembiayaan jangka pendek mengakibatkan perubahan terhadap komponen aktiva lancar dan pasiva lancar. Dalam hal ini jika PT. Atra Agrolestari melakukan pembiayaan jangka pendek maka komponen aktiva lancar  yang berubah dapat berupa:
1.    Kas
Perubahan kas disebabkan dengan adanya perubahan piutang usaha, persediaan, hutang usaha dan hutang pajak. Untuk melakukan pembiayaan jangka pendek maka perusahaan berusaha mengurangi jumlah komponen tersebut sehingga nilai kas bertambah.
2.    Piutang usaha
Jika perusahaan melakukan pembiayaan melalui mekanisme factoring atau meminjamkan piutang maka jumlah piutang akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan sejumlah piutang yang dimiliki peruahaan dipinjamkan atau dijadikan jaminan saat meminjam hutang pada pihak lain.
3.    Persediaan
Persediaan akan berkurang jika perusahaan menjadikannya sebagai jaminan hutang. Biasanya saat meminjam modal kepada pihak lain persediaan dapat dijadikan jaminan jika suatu saat perusahaan tidak dapat melunasi hutangnya.
Sedangkan komponen pasiva lancar yang berubah dapat berupa :
  1. Hutang usaha
Jika perusahaan melakukan pinjaman kepada pihak pemberi modal maka jumlah hutang usaha semakin meningkat.
  1. Hutang pajak
Pembiayaan jangka pendek juga dapat dilakukan dengan menambah hutang pajak. Artinya pajak perusahaan yang harusnya dibayarkan pada bulan ini dapat tidak dibayarkan terlebih dahulu atau digunakan sebagai tambahan modal pembiayaan jangka pendek.
Terdapat berbagai jenis sumber dana jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan seperti misalnya long-term debt, saham preferen dan saham biasa. Terdapat perubahan seperti ekuitas perusahaan pada komponen modal saham dan obligasi. Pada PT Astra Agrolestari tersebut jika terdapat aktivitas menjual obligasi, saham pereferen dan saham biasa maka jumlah modal akan meningkat. Selanjutnya diikuti oleh peningkatan jumlah kas akibat dari penjualan surat berharga tersebut.
C. Keputusan Keuangan untuk Perusahaan
  • Keputusan Investasi
          Laporan keuangan PT AAL terdiri dari neraca konsolidasian, Laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan keuangan tersebut menggambarkan kondisi keuangan pada PT AAL. Berdasarkan poin (a) mengenai kinerja dan performance perusahaan setelah laporan keuangan yang terlampir di analisis didapatkan informasi bahwa ada perkembangan yang positif terhadap kinerja dan performance perusahaan PT. AAL. Perusahaan memiliki kinerja yang baik diindikatori dari diantaranya ialah :
1.    Meningkatnya total Asset dari tahun sebelumnya
2.    Meningkatnya Laba bersih
3.    Meningkatnya Ekuitas
Pada laporan arus kas terlihat bahwa terjadi penurunan kas dari tahun sebelumnya hal ini implementasi dari bertambahnya beban operasional yang peningkatannya lebih dari 50%.
            Keputusan untuk berinvestasi merupakan kebijakan yang harus ditentukan dengan cermat oleh para stakeholder perusahaan. Namun pengambilan keputusan investasi tersebut harus dilakukan dengan hari-hati dan tepat sasaran, karena kegiatan investasi akan berhasil jika tujuan perusahaan tercapai yaitu memaksimumkan keuntungan yang akan dirasakan oleh para pemegang saham yang hanya bisa dihasilkan dari kegiatan investasi perusahaan.
            Perkembangan dari tahun 2009 sampai 2010 PT. Astra Agro Lestari telah melakukan kegiatan investasi. Kegiatan investasi yang dilakukan yaitu dengan penambahan aset tidak lancar yaitu penambahan tanaman menghasilkan sebesar 386.484 dan tanaman belum menghasilkan sebesar 351.458. Berdasarkan laporan arus kas konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Maret 2010 dan 2009 terlihat bahwa arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi bertambah dari (292.894) menjadi (291.013). Dengan demikian perusahaan PT. AAL mengeluarkan keputusan untuk berinvestasi.
  • Keputusan Pembiayaan

            Manajer keuangan PT. AAL  harus bisa mengambil keputusan yang tepat agar pembiayaan perusahaan terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan keputusan berinvestasi, PT AAL memilih untuk meningkatkan investasinya sehingga akan mengakibatkan pembiayaan yang meningkat untuk membiayai beban operasional yang bertambah pula.
              Untuk mendapatkan uang tambahan untuk menanggulangi pembiayaan yang meningkat pula dapat dilakukan dengan pola jangka panjang atau pola jangka panjang. Pola pembiayaan jangka pendek merupakan cara peningkatan pendanaan melalui hutang. Hutang dapat mengendalikan manajer untuk mengurangi tindakan perquisites dan kinerja perusahaan menjadi lebih efisien sehingga penilaian investor terhadap perusahaan akan meningkat. Berdasarkan laporan arus kas dari aktivitas pendanaanterjadi penambahan hutang yang ditandai dengan bertambahnya bunga dan beban keuangan sebesar (3.855) yang berari PT AAL melakukan eptusan pembiayaan dengan pola jangka pendek. Adapun pola pembiayaan jangka panjang dilakkan dengan cara penerbitas surat berharga atau yang biasa disebut dengan surat obligasi.
  • Keputusan Deviden
Keputusan kebijakan dividen adalah keputusan tentang seberapa banyak laba saat ini yang akan dibayarkan sebagai dividen daripada ditahan untuk diinvestasikan kembali dalam perusahaanPada dasarnya, laba bersih perusahaan bisa dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan untuk membiayai investasi perusahaan. Kebijakan dividen menyangkut keputusan tentang penggunaan laba yang menjadi hak pemegang saham.  Berdasarkan poin B (1) dan (2) dapat dinyatakan bahwa keputusan dividen pada pola pembiayaan jangka panjang dimana perusahaan diharuskan menjual sahamnya sehingga keputusan dalam pembagian dividen akan bertambah.


PENUTUP
Kesimpulan
           
            Laporan keuangan perusahaan PT. AAL yang terdiri dari :
1. Neraca menggambarkan posisi harta, hutang, dan modal pada tanggal tertentu.
2. Laba rugi menggambarkan hasil yang diterima perusahaan selama satu periode tertentu  serta     biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut.
3. Laporan arus kas yang berisi tentang dari mana sumber kas diperoleh dan untuk kemana kas dipergunakan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas.
            Telah menyediayan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan yang sangat bermanfaat bagi sejumlah besar para pemilik kepentingan, yaitu para stakeholder PT AAL, investor, karyawan, maupun pelanggan terlebih jika pelanggan tersebut terlibat dalam perjanjian jangka panjang dalam pengambilan keputusan ekonomi yaitu keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan keputusan deviden.
            Berdasarkan laporan keuangan tersebut, telah terlihat adanya perkembangan yang positif pada PT. AAL dari tahun 2009 ke tahun 2010. Adanya perkembangan yang positif merupakan implikasi dari diputuskannya oleh PT. AAL untuk melakukan investasi pada tahun 2010. Peningkatan investasi membutuhkan pendanaan yang lebih besar hal ini membuat PT AAL untuk melakukan kebijakan pola pembiayaan jangka pendek dengan melakukan hutang. PT AAL pada tahun 2010 mengalami peningkatan laba sehingga perusahaan melakukan kebijakan untuk pembagian deviden yang bertambah.